OTONOMI DAERAH
Definisi Otonomi Daerah:
Kewenangan daerah otonom untuk
mengurus atau mengatur urusan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang
didasarkan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku.
UUD Pendukung Otonomi Daerah:
1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000
mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4.
UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
5.
UU
No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Dampak Bagi Otonomi Daerah:
Positif:
1. Dapat mencegah penumpukan
kekuasaan di pusat.
2. Dapat membangun masyarakat
yang madani.
3. Dapat menarik rakyat ikut
serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak masing-masing.
4. Dapat membuat perhatian lebih
terfokus kepada daerah.
5. Masyarakat dapat turut
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing – masing.
6. Pemerintah pusat terbebas dari
beban – beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, sehingga ia
berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan
mengambil manfaat dari padanya.
7. Dengan desentralisasi, daerah
akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan
kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi
berbagai masalah domestiknya semakin kuat.
Negatif :
1. Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang.
2. Tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat
satu karena merasa yang punya otonomi adalah daerah Kabupaten/Kota.
3. Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial
karena kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kadang-kadang bukan pada
tempatnya.
4. Karena merasa melaksanakan kegiatannya
sendiri sehingga para pimpinan sering lupa tanggung jawabnya.